Laporan Analisis: Evolusi dan Dinamika Perang Politik di Indonesia: Dari Konflik Ideologi ke Medan Perang Digital

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif evolusi "perang politik" di Indonesia, sebuah fenomena yang telah bertransformasi secara fundamental sejak proklamasi kemerdekaan hingga era digital saat ini. Perang politik, dalam konteks laporan ini, didefinisikan sebagai penggunaan strategi dan taktik, baik konvensional maupun non-konvensional, oleh aktor negara dan non-negara untuk melemahkan lawan, menguasai narasi, dan merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di luar kerangka demokrasi prosedural semata. Analisis ini melacak pergeseran dari pertarungan ideologis dan militer pasca-kemerdekaan menuju arsitektur pengendalian sistemik di era Orde Baru, hingga akhirnya tiba di medan perang kontemporer yang didominasi oleh politik identitas, disinformasi, dan perang hukum (lawfare).

Tesis utama laporan ini adalah bahwa perang politik di Indonesia telah mengalami metamorfosis signifikan: dari konflik yang dimonopoli dan dikendalikan secara terpusat oleh negara selama Orde Baru, menjadi konflik yang terdemokratisasi dan terfragmentasi di era Reformasi. Dalam lanskap baru ini, arena pertempuran telah bergeser dari ruang fisik ke ruang sidang dan, yang paling krusial, ke ruang digital. Transformasi ini bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan warisan langsung dari pola-pola konflik historis—terutama pertarungan ideologis, ketegangan pusat-daerah, dan peran politik militer—yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas.

Laporan ini disusun dalam empat bagian utama. Bagian I mengkaji periode formatif (1945-1965) sebagai fondasi konflik politik Indonesia, di mana pertarungan ideologis, fragmentasi politik, dan intervensi militer meletakkan cetak biru bagi pertarungan di masa depan. Bagian II membedah arsitektur pengendalian sistemik Orde Baru (1966-1998), di mana perang politik dilancarkan oleh negara untuk memastikan stabilitas dan melanggengkan kekuasaan. Bagian III menganalisis paradoks era Reformasi (1998-sekarang), di mana demokratisasi justru membuka kotak Pandora bagi bentuk-bentuk perang politik baru yang lebih cair dan sulit dikendalikan. Terakhir, Bagian IV mengevaluasi kondisi ketahanan demokrasi Indonesia saat ini, mengidentifikasi aktor-aktor perlawanan, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk menghadapi tantangan perang politik di masa depan.

Tabel 1: Evolusi Taktik Perang Politik di Indonesia

Fitur	Demokrasi Parlementer & Terpimpin (1945-1965)	Orde Baru (1966-1998)	Reformasi & Demokrasi Digital (1998-Sekarang)
Aktor Dominan	Partai Politik, Militer (TNI), Presiden (Soekarno)	Negara (Militer/ABRI, Birokrasi, Intelijen), Golkar	Elite Politik, Tim Siber (Buzzer), Kelompok Identitas, Masyarakat Sipil, Aktor Hukum
Arena Utama Pertarungan	Parlemen, Konstituante, Medan Perang Fisik (Pemberontakan Daerah)	Institusi Negara, Birokrasi, Media Massa (yang dikontrol), Pemilu (yang direkayasa)	Ruang Sidang (Hukum), Media Sosial, Pemilu Kompetitif, Ruang Publik Digital
Taktik Kunci	Mobilisasi Massa Ideologis, Mosi Tidak Percaya, Perang Gerilya, Dekrit Presiden	Represi Fisik & Psikologis, Fusi Partai Politik, Dwifungsi ABRI, Kooptasi, Propaganda Negara	Polarisasi Identitas, Disinformasi & Hoaks, Lawfare (UU ITE), Operasi Pengaruh Digital, Kriminalisasi
Narasi Legitimasi	Kedaulatan Rakyat, Anti-Imperialisme, Demokrasi, Revolusi Belum Selesai	Stabilitas Nasional, Pembangunan Ekonomi, Ancaman Bahaya Laten Komunisme	Demokrasi, Keadilan, Suara Umat/Rakyat, Pemberantasan KKN, Kedaulatan Digital

---

Bagian I: Medan Perang Ideologi dan Senjata (1945-1965): Fondasi Konflik Politik Indonesia

Periode awal kemerdekaan Indonesia (1945-1965) merupakan masa formatif yang krusial dalam membentuk kontur perang politik nasional. Jauh dari citra persatuan yang monolitik, era ini ditandai oleh pertarungan sengit untuk mendefinisikan jiwa dan raga bangsa. Tiga fenomena utama—perang ideologi di tingkat elite, fragmentasi kekuatan politik di arena parlementer, dan konflik bersenjata antara pusat dan daerah—secara kolektif meletakkan fondasi bagi pola-pola konflik yang terus berulang dalam sejarah politik Indonesia.

1.1. Pertarungan Visi Bangsa: Nasionalisme Pancasila vs. Islam Politik

Perang politik pertama di Indonesia terjadi bahkan sebelum negara ini resmi berdiri, yaitu di dalam ruang sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pertarungan ini bukan sekadar perdebatan filosofis, melainkan sebuah perebutan fundamental untuk menentukan dasar negara, yang kelak akan menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh bangunan kekuasaan. Di satu sisi, golongan nasionalis sekuler yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang inklusif dan tidak berbasis pada satu agama tertentu. Di sisi lain, golongan nasionalis Islam, yang diwakili oleh tokoh seperti Mohammad Natsir, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dengan argumen bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.  

Puncak dari pertarungan ini adalah perdebatan sengit mengenai Piagam Jakarta, khususnya mengenai tujuh kata: "...dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat ini merupakan hasil kompromi yang dicapai dengan susah payah antara dua kubu. Namun, pada akhirnya, tujuh kata tersebut dihapus dari Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan nasional, menyusul keberatan dari perwakilan Indonesia bagian Timur.  

Keputusan ini dapat dianalisis sebagai sebuah "gencatan senjata" ideologis. Meskipun berhasil menyatukan semua elemen bangsa di bawah payung Pancasila dan UUD 1945, kompromi ini meninggalkan "luka" politik yang laten. Bagi sebagian kelompok Islam, penghapusan ini dianggap sebagai pengorbanan kepentingan mayoritas demi minoritas. Ketidakpuasan ini tidak pernah benar-benar hilang dan terus menjadi sumber ketegangan ideologis di bawah permukaan. Pola konflik antara visi negara Pancasila dan visi negara berbasis syariat ini terbukti menjadi salah satu garis patahan paling persisten dalam politik Indonesia, yang kemudian dieksploitasi kembali secara masif dalam perang politik di era Reformasi.  

1.2. Arena Demokrasi Parlementer: Fragmentasi dan Instabilitas (1950-1959)

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki era Demokrasi Parlementer (1950-1959), yang ditandai dengan adopsi sistem multipartai yang sangat liberal. Kebijakan ini, yang dilegitimasi melalui Maklumat Pemerintah 3 November 1945, membuka keran seluas-luasnya bagi pendirian partai politik. Hasilnya adalah sebuah lanskap politik yang sangat terfragmentasi. Puncaknya terlihat pada Pemilihan Umum 1955, yang sering disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia.  

Pemilu 1955 tidak menghasilkan pemenang mayoritas tunggal. Empat kekuatan politik utama muncul dengan basis dukungan yang hampir seimbang: Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 22,3% suara, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dengan 20,9%, Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 16,4%. Puluhan partai lain juga berhasil meraih kursi, menciptakan parlemen yang sangat beragam namun sulit untuk membentuk koalisi yang stabil. Akibatnya, kabinet sering jatuh bangun, dengan usia rata-rata yang sangat pendek, sehingga program-program pemerintah tidak dapat berjalan efektif.  

Kegagalan sistem ini mencapai klimaksnya di dalam Dewan Konstituante, yang dipilih pada Desember 1955 dengan tugas merumuskan UUD permanen. Selama bertahun-tahun, Konstituante terjebak dalam kebuntuan akibat perang kepentingan dan ideologi antar-fraksi, terutama terkait perdebatan ulang mengenai dasar negara. Kegagalan Konstituante ini menjadi justifikasi utama bagi Presiden Soekarno dan kalangan militer untuk menyatakan bahwa demokrasi parlementer telah gagal dan tidak sesuai dengan "kepribadian bangsa" Indonesia. Pengalaman ini menciptakan sebuah trauma politik dan narasi yang kuat bahwa demokrasi liberal yang kompetitif identik dengan instabilitas dan perpecahan. Narasi inilah yang kemudian digunakan untuk melegitimasi peralihan ke sistem yang lebih otoriter.  

1.3. Pemberontakan Daerah sebagai Perang Politik Bersenjata (1950-an)

Di tengah instabilitas politik di tingkat pusat, ketegangan antara pusat dan daerah meletus menjadi konflik bersenjata. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi pada akhir 1950-an adalah manifestasi paling jelas dari perang politik ini. Gerakan ini tidak dapat dilihat sebagai gerakan separatis murni, melainkan sebagai perang politik yang dipimpin oleh koalisi elite militer dan sipil di daerah yang kecewa terhadap pemerintah pusat di Jakarta.  

Akar masalahnya bersifat multidimensional. Secara ekonomi, terdapat ketidakpuasan mendalam atas kebijakan alokasi dana pembangunan yang dianggap sangat sentralistik dan mengistimewakan Pulau Jawa. Daerah-daerah kaya sumber daya alam merasa hanya dieksploitasi tanpa mendapatkan imbalan yang setimpal. Secara politik, para tokoh di daerah, banyak di antaranya adalah komandan militer regional seperti Kolonel Ahmad Husein dan Kolonel Ventje Sumual, menentang pengaruh PKI yang semakin kuat di lingkaran kekuasaan Presiden Soekarno. Tuntutan mereka, seperti pembubaran Kabinet Djuanda dan pengembalian posisi konstitusional Soekarno, menunjukkan bahwa ini adalah pertarungan untuk arah kebijakan negara.  

Penumpasan pemberontakan ini oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) menjadi momen krusial. Operasi militer yang dilancarkan pemerintah pusat tidak hanya berhasil memadamkan perlawanan, tetapi juga secara signifikan memperkuat posisi politik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Keberhasilan ini mengukuhkan citra militer sebagai "penjaga keutuhan NKRI" dan memberikan mereka legitimasi yang lebih besar untuk terlibat dalam urusan politik. Peran militer sebagai aktor politik, yang telah berakar sejak masa revolusi kemerdekaan, semakin terkonsolidasi melalui penumpasan konflik internal ini.  

1.4. Konsolidasi Otoriter: Puncak Perang Politik Orde Lama

Menghadapi kebuntuan politik di Konstituante dan ancaman disintegrasi akibat pemberontakan daerah, Presiden Soekarno melakukan manuver politik yang radikal. Pada 5 Juli 1959, ia mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan mengakhiri era Demokrasi Parlementer. Dekrit ini, yang didukung penuh oleh TNI-AD, menandai dimulainya periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan secara luar biasa di tangan presiden.  

Era Demokrasi Terpimpin menjadi arena pertarungan tiga kekuatan politik utama: Soekarno, TNI-AD, dan PKI. Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang saling bersaing ini melalui konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme), sebuah upaya untuk menyatukan semua aliran ideologi utama di bawah kepemimpinannya. Namun, alih-alih menciptakan harmoni, NASAKOM justru mempertajam persaingan, terutama antara TNI-AD dan PKI.  

PKI, di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, secara strategis memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno untuk memperluas pengaruhnya secara masif. PKI berhasil menempatkan kader-kadernya di berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi pendukung utama kebijakan-kebijakan konfrontatif Soekarno, seperti kampanye "Ganyang Malaysia". Pertumbuhan pesat PKI ini menimbulkan kekhawatiran dan permusuhan yang mendalam dari kalangan TNI-AD, yang melihat PKI sebagai ancaman ideologis dan saingan dalam perebutan pengaruh. Rivalitas antara TNI dan PKI ini menjadi "perang dingin" dalam politik domestik Indonesia, yang terus memanas hingga akhirnya meledak dalam tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965, sebuah peristiwa yang akan mengakhiri era Orde Lama dan membuka jalan bagi babak baru perang politik di Indonesia.  

---

Bagian II: Arsitektur Pengendalian (1966-1998): Perang Politik Sistemik Rezim Orde Baru

Jika era Orde Lama ditandai oleh perang politik yang terbuka dan kacau antar berbagai kekuatan, era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998) mengubah total lanskap tersebut. Perang politik tidak lagi dilancarkan antar kekuatan, melainkan oleh negara terhadap setiap potensi ancaman terhadap kekuasaannya. Orde Baru membangun sebuah arsitektur pengendalian yang sistemik dan komprehensif, di mana stabilitas politik menjadi tujuan utama yang dikejar melalui cara-cara represif. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, yang menjadi pilar utama legitimasi rezim.

2.1. Transisi Berdarah: Legitimasi dan Eliminasi Lawan Politik

Titik balik yang mengawali lahirnya Orde Baru adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini, yang secara resmi dituduhkan kepada PKI, digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto dan Angkatan Darat untuk secara sistematis mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Narasi bahwa PKI adalah dalang di balik G30S menjadi justifikasi bagi tindakan eliminasi fisik berskala besar terhadap lawan ideologis utama Angkatan Darat.  

Dalam beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, terjadi pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh komunis di berbagai wilayah, terutama Jawa, Bali, dan Sumatera. Diperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari satu juta orang menjadi korban. Tindakan pembersihan ini secara efektif menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik dan mengakhiri pengaruh politik aliran kiri di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.  

Secara legal, transisi kekuasaan dilakukan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil "segala tindakan yang dianggap perlu" untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan Supersemar di tangan, Soeharto segera membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri kabinet yang loyal kepada Soekarno. Ini adalah sebuah proses kudeta merangkak yang dilegitimasi secara hukum, yang memuncak dengan pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 1967 dan Presiden penuh pada 1968. Perang politik pada fase ini dilancarkan melalui kombinasi kekerasan fisik brutal dan manuver legal-formal untuk melumpuhkan semua lawan.  

2.2. Rekayasa Institusional: Fusi Partai dan Hegemoni Golkar

Untuk mencegah terulangnya fragmentasi politik dan instabilitas seperti pada era Orde Lama, rezim Orde Baru melakukan rekayasa institusional secara besar-besaran. Salah satu kebijakan paling fundamental adalah penyederhanaan partai politik secara paksa (fusi parpol) pada tahun 1973. Kebijakan ini bertujuan untuk mensterilkan arena politik dari kompetisi ideologis yang tajam.  

Sembilan partai politik yang ada saat itu dilebur menjadi hanya dua partai:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Merupakan fusi dari empat partai berbasis Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).  

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI): Merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan non-Islam, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Murba, dan IPKI.  

Di samping kedua partai tersebut, pemerintah mempertahankan Golongan Karya (Golkar). Golkar secara resmi bukanlah partai politik, melainkan "organisasi kekuatan sosial politik". Namun dalam praktiknya, Golkar berfungsi sebagai mesin politik utama rezim. Dengan dukungan penuh dari birokrasi (melalui Korps Pegawai Republik Indonesia/KORPRI) dan militer, Golkar dipastikan selalu memenangkan pemilu secara mutlak. Pemilu di era Orde Baru bukanlah ajang kompetisi yang adil, melainkan sebuah ritual lima tahunan untuk melegitimasi kekuasaan rezim yang sudah ada. Dengan struktur tiga kontestan (PPP, PDI, dan Golkar) ini, Orde Baru berhasil menciptakan apa yang disebut sebagai sistem "mayoritas tunggal", di mana oposisi efektif dilumpuhkan.  

2.3. Dwifungsi ABRI: Militer sebagai Tulang Punggung Rezim

Pilar utama kekuasaan Orde Baru adalah militer. Konsep Dwifungsi ABRI, yang berakar dari gagasan "Jalan Tengah" Jenderal A.H. Nasution di era sebelumnya, dilembagakan dan diperluas secara masif di bawah Soeharto. Konsep ini memberikan legitimasi bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk memainkan dua peran sekaligus: fungsi pertahanan dan keamanan (hankam) serta fungsi sosial-politik (sospol).  

Implementasi Dwifungsi ABRI terlihat dari penempatan perwira militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah "dikaryakan" (pensiun), di hampir seluruh lini jabatan sipil. Mereka menduduki posisi-posisi strategis mulai dari menteri, gubernur, bupati/walikota, duta besar, pimpinan BUMN, hingga anggota DPR/MPR melalui Fraksi ABRI yang tidak dipilih melalui pemilu. Kehadiran militer di seluruh struktur pemerintahan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memastikan loyalitas seluruh aparat birokrasi kepada rezim. Kedua, untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap masyarakat sipil, mencegah munculnya gerakan oposisi dari bawah. Dengan demikian, militer menjadi tulang punggung yang menopang stabilitas dan kelanggengan rezim Orde Baru.  

2.4. Operasi Intelijen dan Kontrol Narasi

Di samping pengendalian institusional yang terang-terangan, Orde Baru juga melancarkan perang politik secara terselubung melalui operasi intelijen dan kontrol narasi. Figur sentral dalam arena ini adalah Letnan Jenderal Ali Moertopo, seorang perwira kepercayaan Soeharto yang mengepalai unit intelijen rahasia bernama Operasi Khusus (Opsus).  

Opsus memainkan peran kunci dalam berbagai peristiwa politik penting. Mereka terlibat dalam rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat (sekarang Papua) pada 1969 untuk memastikan integrasi wilayah tersebut ke Indonesia. Opsus juga berperan dalam normalisasi hubungan dengan Malaysia pasca-Konfrontasi. Namun, peran terbesarnya adalah dalam memastikan kemenangan Golkar pada Pemilu 1971. Ali Moertopo sendiri menyebut Pemilu 1971 sebagai "perang yang paling besar bagi saya," di mana ia bahkan menggunakan mantan tahanan politik DI/TII untuk menggalang suara dan melawan sisa-sisa pengaruh komunis.  

Kontrol narasi juga dilakukan secara ketat melalui Departemen Penerangan. Lembaga ini memiliki kekuasaan luar biasa untuk mengatur kehidupan pers, termasuk kewenangan untuk mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media massa yang dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah akan dengan mudah dibredel (dilarang terbit). Hal ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan memastikan bahwa narasi yang beredar di ruang publik adalah narasi tunggal yang sejalan dengan kepentingan rezim.  

Secara inheren, arsitektur kekuasaan Orde Baru dibangun di atas premis paradoks. Rezim ini berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang dirangkum dalam Trilogi Pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi ini menjadi sumber legitimasi utama rezim, yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Namun, stabilitas ini adalah stabilitas yang dipaksakan, yang dicapai melalui perang politik yang represif. Biaya dari stabilitas dan pembangunan ini sangat mahal: demokrasi dikorbankan, kebebasan sipil diberangus, dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela di lingkaran kekuasaan. Ketika pilar ekonomi yang menjadi penopang utama rezim ini runtuh akibat Krisis Moneter 1997, seluruh bangunan kekuasaan Orde Baru yang rapuh pun ikut ambruk.  

---

Bagian III: Paradoks Demokrasi (1998-Sekarang): Demokratisasi dan Medan Perang Baru

Jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka babak baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai era Reformasi. Gelombang demokratisasi yang terjadi secara masif membongkar arsitektur pengendalian politik yang telah dibangun selama 32 tahun. Namun, euforia kebebasan ini melahirkan sebuah paradoks: perang politik tidak berakhir, melainkan bertransformasi. Ia menyebar dari domain negara ke ranah publik, mengubah bentuk, aktor, dan arenanya. Demokratisasi justru membuka kotak Pandora bagi konflik-konflik yang sebelumnya ditekan, melahirkan medan perang baru yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan.

3.1. Euforia dan Warisan: Transisi Politik Pasca-1998

Runtuhnya kekuasaan Soeharto adalah kulminasi dari krisis multidimensional. Pemicu utamanya adalah krisis moneter Asia pada 1997-1998, yang menghantam ekonomi Indonesia dengan sangat keras. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi meroket, dan banyak perusahaan bangkrut, menyebabkan penderitaan ekonomi yang luas. Krisis ekonomi ini dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, yang diperparah oleh praktik KKN yang mengakar. Ketidakpuasan publik ini disalurkan melalui gerakan mahasiswa yang masif di seluruh negeri, yang puncaknya adalah pendudukan gedung DPR/MPR dan Tragedi Trisakti. Di bawah tekanan yang luar biasa, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.  

Era Reformasi yang dipimpin oleh presiden-presiden pasca-Soeharto, mulai dari B.J. Habibie, melahirkan serangkaian perubahan fundamental yang bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap warisan Orde Baru :  

• Amandemen UUD 1945 (1999-2002): Dilakukan sebanyak empat kali, amandemen ini secara mendasar mengubah struktur ketatanegaraan. Kekuasaan presiden dibatasi (termasuk masa jabatan maksimal dua periode), peran DPR diperkuat, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk menciptakan mekanisme checks and balances.  

• Reformasi TNI: Tuntutan utama reformasi adalah penghapusan Dwifungsi ABRI. Secara bertahap, peran sosial-politik militer dihapuskan, Fraksi TNI/Polri di parlemen dibubarkan, dan Polri dipisahkan dari ABRI (yang kemudian kembali menjadi TNI). Tujuannya adalah mengembalikan militer ke fungsi pertahanan dan menegakkan supremasi sipil.  

• Kebebasan Pers: Di bawah pemerintahan Habibie, kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut dan Departemen Penerangan dibubarkan. Kebijakan ini, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, melahirkan ledakan kebebasan pers dan munculnya ribuan media baru.  

• Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Sebagai antitesis dari sentralisme ekstrem Orde Baru, UU No. 22 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi beberapa kali) memberikan kewenangan politik dan fiskal yang sangat luas kepada pemerintah kabupaten dan kota. Ini adalah upaya untuk meredam tuntutan disintegrasi dan memberikan keadilan pembangunan bagi daerah.  

• Sistem Multipartai: Keran kebebasan untuk mendirikan partai politik dibuka kembali. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, menandai kembalinya era kompetisi politik yang bebas dan adil untuk pertama kalinya sejak 1955.  

Meskipun reformasi ini berhasil membongkar banyak pilar otoritarianisme, ia juga secara tidak langsung menciptakan arena dan senjata baru untuk perang politik. Kebebasan yang baru ditemukan ini memungkinkan artikulasi identitas dan kepentingan yang sebelumnya terpendam, sementara desentralisasi memindahkan arena perebutan kekuasaan dari pusat ke daerah.

3.2. Senjata Identitas: Polarisasi Agama dan Etnis di Panggung Politik

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari kebebasan di era Reformasi adalah kebangkitan politik identitas. Selama Orde Baru, ekspresi identitas berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) ditekan dengan keras. Di era baru, identitas, khususnya agama, menjadi alat mobilisasi politik yang sangat efektif dan kuat. Para elite politik, yang tidak lagi bisa mengandalkan aparat negara seperti di masa Orde Baru, melihat sentimen identitas sebagai sumber daya yang ampuh untuk menggalang dukungan massa.  

Studi Kasus Kunci: Pilkada DKI Jakarta 2017

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi titik kulminasi dan cetak biru penggunaan politik identitas dalam perang politik modern di Indonesia. Perang ini dipicu oleh pernyataan gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang Kristen keturunan Tionghoa, yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 dalam sebuah pidato di Kepulauan Seribu. Video pidato yang telah disunting dan disebarkan di media sosial memicu kemarahan luas di kalangan umat Islam, yang menganggap Ahok telah menistakan Al-Qur'an.  

Isu ini dengan cepat menjadi senjata politik utama untuk menyerang Ahok. Puncaknya adalah serangkaian demonstrasi massa yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam, terutama Aksi 212 pada 2 Desember 2016. Aksi ini berhasil memobilisasi jutaan orang ke Jakarta, menunjukkan kekuatan luar biasa dari mobilisasi berbasis sentimen agama. Gerakan ini secara efektif menciptakan tekanan politik yang sangat besar, tidak hanya pada proses hukum terhadap Ahok, tetapi juga pada iklim elektoral. Narasi "haram memilih pemimpin kafir" disebarkan secara masif melalui khotbah, spanduk, dan media sosial. Hasilnya, Ahok, yang sebelumnya unggul telak di berbagai survei, kalah dalam putaran kedua melawan Anies Baswedan. Peristiwa ini membuktikan betapa ampuhnya politisasi agama dalam mengubah peta elektoral dan mempolarisasi masyarakat secara tajam.  

Studi Kasus Tambahan: Polarisasi "Cebong vs. Kampret" pada Pilpres 2019

Pola yang terjadi di Pilkada DKI 2017 kemudian tereplikasi dalam skala nasional pada Pemilihan Presiden 2019. Kontestasi antara petahana Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membelah masyarakat menjadi dua kubu yang sangat terpolarisasi, yang dilabeli dengan julukan "Cebong" (untuk pendukung Jokowi) dan "Kampret" (untuk pendukung Prabowo).  

Label ini lebih dari sekadar julukan; ia merepresentasikan pembelahan ideologis dan emosional yang mendalam. Kubu Jokowi seringkali diasosiasikan dengan narasi sekuler, liberal, dan bahkan dituduh sebagai simpatisan PKI. Sebaliknya, kubu Prabowo membangun citra sebagai representasi kepentingan umat Islam, nasionalis, dan anti-pemerintah. Polarisasi ini diperparah oleh perang narasi di media sosial, di mana kedua kubu saling menyerang dengan disinformasi dan ujaran kebencian. Fenomena "Cebong vs. Kampret" menunjukkan bagaimana perang politik identitas telah menjadi fitur dominan dalam lanskap politik nasional, menciptakan keretakan sosial yang dampaknya terasa bahkan setelah pemilu berakhir.  

3.3. Medan Perang Digital: Disinformasi, Operasi Pengaruh, dan Lawfare

Seiring dengan kebangkitan politik identitas, perkembangan teknologi digital membuka medan perang yang sama sekali baru. Ruang siber menjadi arena utama untuk melancarkan serangan, memanipulasi opini, dan mengkriminalisasi lawan.

Ekosistem Industri Buzzer (Operasi Pengaruh)

Era digital melahirkan sebuah industri baru yang terorganisir: industri "buzzer" politik. Ini adalah jaringan aktor bayaran yang bertugas untuk mendiseminasi narasi, membentuk opini publik, dan menyerang lawan politik melalui media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa industri ini memiliki struktur hierarkis yang jelas. Di puncak terdapat  

Klien, yang bisa berupa politisi, partai politik, atau korporasi yang memiliki kepentingan politik. Mereka menyediakan dana dan arahan strategis. Di tingkat menengah, ada Agensi atau Konsultan Politik yang berfungsi sebagai perantara. Mereka merancang strategi kampanye, mengelola narasi, dan merekrut para operator. Di tingkat paling bawah adalah para Operator atau buzzer itu sendiri, yang terdiri dari influencer dengan banyak pengikut, pengelola akun-akun anonim, hingga pasukan komentator bayaran.

Motivasi para aktor ini beragam. Bagi klien, tujuannya adalah kemenangan elektoral atau legitimasi kebijakan. Bagi agensi, motivasinya adalah profit dan akses kekuasaan. Bagi para operator di level bawah, motivasi utamanya seringkali bersifat ekonomi. Banyak dari mereka adalah kaum muda yang melihat pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Model bisnisnya pun bervariasi, dari proyek-proyek  

ad-hoc selama masa pemilu hingga kontrak jangka panjang dengan tarif yang bisa mencapai miliaran rupiah untuk satu paket kampanye. Keberadaan industri ini menunjukkan bahwa perang digital bukanlah fenomena spontan, melainkan operasi pengaruh yang terstruktur, profesional, dan dibiayai dengan masif.  

Tabel 3: Peta Ekosistem Industri Operasi Pengaruh (Buzzer) di Indonesia

Level	Aktor	Motivasi Utama	Taktik & Produk Jasa
Tingkat 1: Klien (Pemberi Dana)	Politisi, Partai Politik, Kandidat Pemilu, Korporasi, Kementerian/Lembaga Pemerintah	Kemenangan elektoral, legitimasi kebijakan, pembunuhan karakter lawan, keuntungan bisnis	Memberikan arahan strategis, menyediakan pendanaan masif untuk proyek kampanye
Tingkat 2: Perantara (Agensi/Koordinator)	Agensi Pemasaran Digital, Konsultan Politik, Tim Sukses Inti	Profit, kontrak politik, akses ke lingkaran kekuasaan	Merancang strategi kampanye, membuat narasi kunci, mengelola KPI (trending topic, sentimen), merekrut operator
Tingkat 3: Operator (Pasukan Siber)	Influencer, Manajer Akun Anonim, Petani Akun (Account Farmer), Komentator Bayaran	Ekonomi (pendapatan), Ideologi (sukarelawan militan), Mobilitas sosial ("kerja otak")	Membuat & menyebarkan konten (meme, video, artikel), amplifikasi tagar, black campaign, trolling, serangan terkoordinasi

Disinformasi sebagai Senjata Perang

Salah satu produk utama dari industri buzzer adalah penyebaran disinformasi, hoaks, dan kampanye hitam (black campaign). Taktik ini bertujuan untuk merusak reputasi lawan dan memanipulasi persepsi pemilih.  

Studi Kasus: Tabloid "Obor Rakyat" (Pilpres 2014) Pada Pilpres 2014 yang mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, muncul tabloid bernama "Obor Rakyat". Tabloid ini tidak memiliki alamat redaksi yang jelas dan disebarkan secara masif, terutama di lingkungan pesantren dan masjid. Isinya penuh dengan fitnah dan kampanye hitam yang menargetkan Jokowi, dengan isu-isu SARA yang sangat sensitif: menuduhnya sebagai keturunan Tionghoa, beragama Kristen, dan antek Zionis. Meskipun berbentuk media cetak, kontennya dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial, memicu perdebatan sengit dan polarisasi di kalangan pemilih. Kasus Obor Rakyat adalah contoh klasik bagaimana disinformasi digunakan sebagai senjata perang politik untuk mendelegitimasi kandidat melalui serangan identitas.  

Lawfare di Era Digital: Kriminalisasi melalui UU ITE

Medan perang baru yang paling berbahaya di era Reformasi adalah penggunaan hukum sebagai senjata (lawfare). Instrumen utamanya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal-pasal dengan rumusan yang ambigu dan multitafsir, yang dikenal sebagai "pasal karet".  

Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA, menjadi alat yang efektif untuk membungkam kritik. Data menunjukkan bahwa korban dari pasal-pasal ini mayoritas adalah aktivis, jurnalis, akademisi, dan warga biasa yang kritis terhadap pemerintah atau korporasi, sementara pelapornya seringkali adalah pejabat publik atau elite politik. Ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang, di mana hukum digunakan secara selektif untuk melindungi yang berkuasa.  

Kasus-kasus seperti kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Daniel Frits, aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta guru Baiq Nuril, menjadi contoh nyata bagaimana UU ITE digunakan untuk mengubah korban menjadi pelaku dan membungkam suara-suara kritis. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai "otoritarianisme digital", di mana represi tidak lagi dilakukan melalui kekuatan fisik militer, melainkan melalui proses hukum yang dilegitimasi oleh undang-undang. Ini adalah evolusi taktik represi dari yang kasar menjadi lebih halus, namun dengan dampak yang sama-sama merusak bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat.  

Tabel 2: Analisis "Pasal Karet" UU ITE dan Contoh Kriminalisasi

Pasal UU ITE (Sebelum & Sesudah Revisi)	Bunyi Pasal (Inti)	Analisis Masalah (Mengapa 'Karet')	Target/Korban Tipikal	Contoh Kasus
Pasal 27 ayat (3) (Pencemaran Nama Baik)	Setiap Orang... mendistribusikan... muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Tidak ada definisi jelas tentang "penghinaan" dan "pencemaran nama baik". Unsur "mendistribusikan" dapat menjerat siapa saja yang membagikan konten, bukan hanya pembuat asli. Bersifat delik aduan subjektif.	Jurnalis, Aktivis, Warga yang mengkritik pejabat/korporasi.	Kasus Prita Mulyasari, Baiq Nuril , Haris Azhar & Fatia Maulidiyanti.
Pasal 28 ayat (2) (Ujaran Kebencian)	Setiap Orang... menyebarkan informasi... untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan... berdasarkan SARA.	Frasa "menimbulkan rasa kebencian" sangat subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Dapat digunakan untuk menekan kritik terhadap kelompok tertentu atau kebijakan yang berbasis identitas.	Aktivis HAM, Kelompok Minoritas, Pengkritik kebijakan berbasis agama.	Kasus Daniel Frits (dianggap menyebar kebencian SARA terhadap kelompok petambak) , Jurnalis Patrick (Tribun Flores).
Pasal 29 (Ancaman Kekerasan)	Setiap Orang... mengirimkan Informasi Elektronik... yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.	Frasa "menakut-nakuti" sangat luas dan subjektif. Dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi orang yang berniat melaporkan kejahatan atau mengancam akan membongkar kasus.	Whistleblower, Warga yang berseteru dengan pihak berkuasa.	Kasus di mana pasal ini dipakai untuk memidana orang yang ingin melapor ke polisi.

---

Bagian IV: Ketahanan Demokrasi dan Proyeksi Masa Depan Perang Politik Indonesia

Memasuki dekade ketiga era Reformasi, demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, institusi-institusi demokrasi seperti pemilu langsung dan kebebasan pers telah berjalan. Di sisi lain, perang politik dalam bentuk-bentuk barunya—polarisasi identitas, disinformasi, dan lawfare—menghadirkan tantangan serius yang mengancam kualitas dan bahkan keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Bagian ini akan mengevaluasi kondisi ketahanan demokrasi Indonesia, mengidentifikasi aktor-aktor yang berupaya membangun resiliensi, dan merumuskan rekomendasi strategis.

4.1. Diagnosis Kemunduran Demokrasi (Democratic Backsliding)

Berbagai lembaga riset internasional dan nasional secara konsisten menunjukkan adanya tren pelemahan atau kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia dalam dekade terakhir. Laporan dari V-Dem Institute, misalnya, mencatat penurunan skor Indeks Demokrasi Liberal Indonesia, yang menempatkannya dalam kategori "demokrasi terbatas" (flawed democracy) atau bahkan bergerak menuju "rezim hibrida" (hybrid regime).  

Indikator-indikator utama dari kemunduran ini meliputi beberapa aspek krusial:

• Erosi Kebebasan Sipil: Terjadi penyusutan ruang bagi masyarakat sipil. Kebebasan berpendapat dan berekspresi berada di bawah ancaman serius akibat masifnya penggunaan UU ITE untuk kriminalisasi. Kritik terhadap pemerintah dan elite politik semakin berisiko hukum, menciptakan  

  chilling effect atau efek gentar di kalangan aktivis dan warga negara.  

• Pelemahan Institusi Pengawas: Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai checks and balances, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengalami pelemahan signifikan melalui revisi undang-undang dan intervensi politik. Hal ini menggerus kepercayaan publik dan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama Reformasi 1998.  

• Polarisasi Sosial yang Mengakar: Perang politik identitas yang terjadi pada Pemilu 2014, 2017, dan 2019 telah meninggalkan residu polarisasi yang dalam di masyarakat. Pembelahan ini tidak hanya terjadi di ranah politik, tetapi juga meresap ke dalam interaksi sosial sehari-hari, diperparah oleh echo chambers dan filter bubbles di media sosial.  

• Konsolidasi Kekuatan Elite: Terdapat kecenderungan elite politik untuk berkolusi dan membentuk koalisi pemerintahan yang sangat besar (super-majority coalition), yang secara efektif meniadakan fungsi oposisi yang kuat di parlemen. Hal ini melemahkan pengawasan legislatif terhadap eksekutif dan memungkinkan kebijakan-kebijakan kontroversial lolos tanpa perdebatan yang berarti.  

• Manipulasi Institusi Negara: Kasus-kasus seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait syarat usia calon wakil presiden pada Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana institusi negara yang seharusnya independen dapat rentan terhadap manipulasi untuk kepentingan politik dinasti dan elite.  

Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia saat ini bukanlah kudeta militer klasik, melainkan erosi bertahap dari dalam (erosion from within), yang dilakukan oleh para aktor yang terpilih melalui prosedur demokrasi itu sendiri.  

4.2. Aktor-Aktor Perlawanan dan Pembangun Ketahanan

Meskipun menghadapi tantangan yang berat, lanskap demokrasi Indonesia juga diwarnai oleh kehadiran aktor-aktor perlawanan yang gigih membangun ketahanan.

• Masyarakat Sipil (CSOs/OMS): Organisasi masyarakat sipil (LSM) tetap menjadi pilar utama dalam mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan hak-hak warga. Mereka berperan sebagai kekuatan penyeimbang (countervailing power) terhadap negara, melakukan advokasi kebijakan, litigasi strategis, dan pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput. Warisan tokoh seperti Adnan Buyung Nasution yang mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menunjukkan betapa pentingnya bantuan hukum struktural untuk melindungi warga dari kesewenang-wenangan negara. Gerakan-gerakan publik seperti #ReformasiDikorupsi adalah bukti resiliensi masyarakat sipil dalam memobilisasi perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap antidemokrasi.  

• Media Independen dan Jurnalisme: Di tengah kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan elite politik, media-media independen dan platform jurnalisme investigatif memainkan peran vital dalam membongkar kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Meskipun sering menjadi target serangan digital dan lawfare, mereka terus berupaya menyajikan informasi yang kritis dan berimbang kepada publik.  

• Inisiatif Literasi Digital dan Pengecekan Fakta: Sebagai respons langsung terhadap perang disinformasi, muncul berbagai inisiatif dari masyarakat sipil. Organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) menjadi garda terdepan dalam melakukan pengecekan fakta (fact-checking) dan edukasi publik untuk melawan hoaks. Gerakan Nasional Literasi Digital  

  Siberkreasi, yang merupakan kolaborasi multipihak termasuk pemerintah dan komunitas, juga berupaya meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui berbagai program. Inisiatif-inisiatif ini adalah bentuk perlawanan langsung di medan perang informasi.  

Terdapat sebuah paradoks yang mengkhawatirkan dalam lanskap kepercayaan publik. Berbagai survei secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat tinggi, seringkali menempati posisi puncak di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap institusi politik representatif seperti partai politik dan DPR berada di level yang sangat rendah. Kesenjangan kepercayaan ini menciptakan sebuah kerentanan struktural. Kegagalan partai politik dalam mengatasi korupsi dan meredam polarisasi telah mengikis legitimasinya di mata publik. Di tengah situasi krisis atau kebuntuan politik, publik yang tidak percaya pada politisi sipil mungkin akan lebih mudah menerima atau bahkan mendambakan intervensi dari militer sebagai "solusi", sebuah gema dari pola historis yang terjadi pada akhir era Demokrasi Parlementer. Ini menjadi tantangan fundamental bagi konsolidasi demokrasi sipil di Indonesia.  

4.3. Proyeksi dan Rekomendasi Strategis Penguatan Demokrasi

Perang politik di Indonesia akan terus berlanjut, dengan arena digital dan hukum sebagai medan pertempuran utamanya. Polarisasi identitas dan operasi pengaruh akan tetap menjadi taktik yang digunakan selama terbukti efektif secara elektoral dan didukung oleh logika industri yang menguntungkan. Untuk memperkuat ketahanan demokrasi, diperlukan serangkaian intervensi strategis yang komprehensif.

• Reformasi Hukum dan Penguatan Institusi:

  • Revisi UU ITE: Mendesak dilakukannya revisi substantif terhadap UU ITE untuk menghilangkan semua "pasal karet". Delik-delik seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat, presisi, dan terbatas, sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional, untuk menutup celah kriminalisasi.  

  • Penguatan Independensi Yudikatif dan KPK: Menjaga independensi lembaga peradilan dan KPK dari intervensi politik adalah kunci untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi yang efektif. Mekanisme pengawasan publik terhadap lembaga-lembaga ini perlu diperkuat.

• Peningkatan Literasi Digital dan Pendidikan Kewarganegaraan:

  • Literasi Digital Kritis: Program literasi digital harus melampaui sekadar kemampuan teknis. Ia harus mencakup kemampuan berpikir kritis untuk mengidentifikasi disinformasi, memahami cara kerja algoritma media sosial, dan menyadari potensi manipulasi opini. Program ini harus diintegrasikan secara masif ke dalam kurikulum pendidikan formal.  

  • Pendidikan Kewarganegaraan: Memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dialog deliberatif, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat sebagai fondasi demokrasi yang sehat.  

• Regulasi Platform Digital dan Transparansi Politik:

  • Akuntabilitas Platform: Mendorong regulasi yang menuntut tanggung jawab lebih besar dari platform media sosial (seperti Meta, X, TikTok) untuk menanggulangi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian secara proaktif dan transparan.  

  • Transparansi Iklan Politik: Mewajibkan transparansi penuh atas semua bentuk belanja iklan politik digital, termasuk siapa yang membayar, berapa biayanya, dan siapa target audiensnya, untuk membongkar operasi pengaruh yang tidak terlihat.

• Peran dan Tanggung Jawab Elite Politik:

  • Komitmen pada Politik Gagasan: Mendorong partai politik dan para elite untuk bersaing di ranah gagasan dan program, bukan mengeksploitasi sentimen identitas. Perlu ada sanksi politik dan sosial yang tegas bagi aktor politik yang secara sengaja menggunakan taktik polarisasi.  

  • Membangun Jembatan: Elite politik, terutama setelah kontestasi pemilu berakhir, memiliki tanggung jawab untuk secara aktif melakukan rekonsiliasi yang tidak hanya bersifat seremonial di tingkat elite, tetapi juga menyentuh akar rumput untuk meredakan polarisasi yang telah mereka ciptakan.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu lima tahunan. Ia akan dibentuk oleh dinamika pertarungan sehari-hari antara kekuatan-kekuatan yang berusaha merusak demokrasi dari dalam melalui perang politik modern, dengan kekuatan masyarakat sipil yang berjuang untuk mempertahankannya. Ketahanan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan kolektif bangsa ini untuk belajar dari sejarah konfliknya dan beradaptasi untuk melawan ancaman-ancaman baru di era digital.